“Perubahan tidak dapat terjadi tanpa adanya tekad dan komitmen dari pimpinan. Karena kunci utama dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan kesuksesan pencanangan zona integritas adalah komitmen pimpinan,” kata dia, di Tanjung Selor, Bulungan, Sabtu.
Baca juga: Akademisi: Parpol akan usung capres berpengalaman di birokrasi
Pembaharuan dan perubahan dilakukan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Sebab, pembangunan dan pelaksanaan reformasi birokrasi yakni membangun sistem dan kebiasaan yang sangat membutuhkan pemahaman dan kesungguhan bersama dari berbagai pihak.
Baca juga: Hadirnya Mal Pelayanan Publik Lumajang tingkatkan performa birokrasi
“Oleh karena itu, pimpinan tertinggi suatu daerah dan unit kerja harus memiliki tekad dan komitmen menuju perubahan yang lebih baik,” kata dia.
Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.
Baca juga: Stafsus Wapres: Pemerintah terus berupaya mereformasi birokrasi
Di mana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama kesuksesan pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan nasional.
“Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu daerah, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan pemerintah daerah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Baca juga: Menpan-RB kunjungi Kulon Progo pastikan reformasi kemiskinan
Berdasarkan hasil evaluasi, Reformasi Birokrasi Pemprov Kaltara pada 2021 mendapatkan nilai 65,97 dengan predikat B. Tahun ini, kata dia, telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada September lalu.
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
